Gubernur: Inspektorat & Kejati Bisa Kerja Sama

Tinggalkan komentar

Jumat, 13 /05/ 2011 09:00
Tuntaskan Soal Kebocoran Dana Pramuka

JAMBI–Kebocoran dana Pramuka sebesar Rp 3 miliar sesuai dengan audit Inspektorat Jambi pada tahun 2009 dan 2010 masih terus ditindaklanjuti. Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan, untuk menuntaskan masalah ini bisa saja Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) bekerjasama. Apalagi, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Fachrori Umar pernah mengatakan persoalan ini akan diserahkan ke Kejati karena sudah menyangkut persoalan hukum.

Karena itulah Gubernur mengatakan sepanjang itu diperlukan semuanya akan dilakukan. “Kita lihat nantilah. Tapi sepanjang itu diperlukan kerjasama Inspektorat dan Kejati, kenapa tidak,” tegasnya. Namun soal tugas Inspektorat, Gubernur mengatakan, sudah dilaksanakan sesuai aturannya, yakni meminta pengembalian kebocoran dana Pramuka senilai Rp 3 miliar tersebut. “Yang jelas Inspektorat sudah laksanakan tugas untuk meminta pengembalian dana itu dan sebagian sudah ada yang mengembalikan,” katanya. Untuk sementara ini, Gubernur menyerahkan penuntasan tindak lanjut temuan ini pada Wagub dan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi. Sejauh ini, dia memang belum mendapat laporan terkait tindak lanjut itu. “Saya masih menunggu laporan tindaklanjutnya dari Wagub dan Sekda. Karena persoalan ini sudah saya serahkan kepada mereka untuk menindaklanjutinya,” kata Gubernur.

Menurut Gubernur memang dalam temuan Inspektorat terdapat kebocoran dana ini. Kebocoran tersebut yakni terdapat pada kekeliruan dalam pembayaran, yakni berupa sistem pembayaran yang salah dan administrasi yang keliru. “Namun sudah ditindaklanjuti dan sebagian sudah dikembalikan,” jelasnya. Gubernur menyatakan, sebaiknya tindak lanjut temuan ini segera diselesaikan. Sehingga bisa dilakukan pembinaan ke dalam. “Selesaikan pemeriksan internal dulu, karena kesalahan itu persoalan adminstrasi dan sistem. Itu yang perlu kita perbaiki ke depannya,” kata dia. Seperti diketahui, kebocoran dana Kwarda Pramuka Provinsi Jambi pada pos pemasukan dari hasil pengelolaan kebun sawit seluas 400 hektar di Dusun Mudo, Tungkal Ulu, Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) yang dikelola PT Inti IndoSawit Subur diduga sudah terjadi sejak puluhan tahun silam, namun baru kali ini dilakukan audit. Itupun hanya audit penghasilan pada tahun 2009 dan 2010 saja.

Padahal, dugaan kebocoran ini menurut Pimpinan LSM Sembilan, Damhuri, mencapai angka Rp 167,2 miliar. Dana sebesar itu dihitungnya sejak panen perdana pada tahun 1996 lalu hingga September 2010. Ia juga menilai Kwarda Pramuka tidak pernah melakukan kegiatan apapun selama keberadaannya. “Adapun kegiatan semuanya dibiayai APBD termasuk infrastruktur dan operasionalnya,” kata dia. Bagian Intelijen Kejati Jambi sebelumnya juga mengatakan sedang melakukan pengumpulan data (pul data) dan dokumen. ‘’Kendala sekarang dokumen-dokumen itu masih di tangan Inspektorat. Jadi, sekarang kami masih menunggu data tersebut,’’ tukas Asintel Kejati Jambi, Andi M Iqbal Arief seraya mengaku juga sudah meminta keterangan sejumlah pihak. ‘’Kami belum bisa menyebutkan siapa yang diperiksa tersebut, karena ini masih pul data,’’ tandasnya. (apj)

sumber: metrojambi.com

Kebocoran Dana Pramuka ICW Pantau Dana Pramuka Jambi

Tinggalkan komentar

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Ribut Raharjo

JAMBI, TRIBUNJAMBI.COM – Kejaksaan Tinggi Jambi tidak perlu menunggu Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi menyerahkan data-data untuk mengusut dugaan korupsi dana pramuka senilai miliaran rupiah. Sebab, data laporan masyarakat sudah bisa menjadi pegangan Kejati Jambi melangkah.

“Pekerjaan inspektorat memang melaporkan penyelewangan kepada gubernur lalu ada penyelesaian secara internal. Jadi kalau menunggu laporan dari inspektorat terlalu lama dan bahkan bisa saja tak dilaporkan. Kejati harus berani mengambil dokumen-dokumen itu dari inspektorat,” kata Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri kepada Tribun, Selasa (10/5).

ICW berjanji memantau perkembangan seputar kasus dugaan penyelewengan dana pramuka di Jambi. Jika tidak diserahkan, maka Kejati Jambi harus berani memanggil inspektorat untuk mendapatkan data ini. Sebab, dilihat dari angka, jelas ini sebuah kasus korupsi besar. Apalagi menyangkut institusi pramuka yang seharusnya jauh dari perkara korupsi.

ICW berharap jangan sampai kasus ini berhenti kepada pengembalian dana dan dianggap tak merugikan negara. “Pekerjaan inspektorat memang seperti itu (administratif). Bukan berarti kalau uang dikembalikan lalu pidananya tidak ada. Pidana tetap jalan dong,” katanya.
Kejati Jambi akan meminta keterangan dari pihak Inspektorat terkait kasus kebocoran dana Pramuka sebesar miliaran rupiah yang sedang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Kepada Tribun Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi Andi Iqbal mengatakan, pihaknya berencana memanggil pihak Inspektorat terkait permasalahan tersebut. “Kita sudah agendakan untuk memanggil Inspektorat, soal kapan waktunya dalam waktu dekat,” kata Andi Iqbal ketika dihubungi lewat teleponnya, Selasa (10/5).

Ditambahkannya, persoalan Inspektorat yang terkesan enggan menyerahkan dokumen-dokumen dugaan penyalahgunaan dana tersebut ke Kejati sebelum ada instruksi dari gubernur Andi Iqbal enggan mengomentarinya.

“Kita tidak mau berandai-andai kita lihat dulu perkembangannya seperti apa,” kata Andi Iqbal. Sebelumnya menurut Andi Iqbal pihak kejaksaan menunggu inspektorat menyerahkan dokumen-dokumen terkait kebocoran dana pramuka miliaran rupiah tersebut untuk dapat ditindak lanjuti oleh kejaksaan.

Saat ini menurutnya Kejati masih melakukan pengumpulan data untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut. Kejaksaan Tinggi Jambi tengah mengusut dugaan penggelapan dana pramuka provinsi yang diperkirakan sebesar Rp 167,2 miliar.

Informasi yang dihimpun Tribun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan di antaranya adalah Bendahara Kwarda Pramuka Provinsi Jambi yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam (Ekbang dan SDA), Sepdinal, serta salah satu petinggi PT Inti Indosawit Subur (IIS).
Aliran dana pramuka yang dikelola melalui kebun sawit seluas 400 hektare oleh Kwarda Pramuka dan dana tersebut, berasal dari kebun sawit yang dimiliki Kwarda Jambi.

Kebun tersebut terletak di Dusun Mudo, Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), kerjasama pengelolaanya dilakukan dengan PT IIS salah satu perusahaan perkebunan sawit di Jambi.

Inspektorat Provinsi Jambi menunggu perintah dari Gubernur Hasan Basri Agus terkait tindak lanjut kasus dana Rp 3 miliar milik Kwarda Pramuka Provinsi Jambi. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan ke gubernur telah dibuat, namun belum ada balasan.

Apabila telah ada surat balasan gubernur, inspektorat akan menindaklanjuti dengan surat ditujukan ke kwarda, sebagai tindak lanjut. Isi supaya pihak-pihak terkait mengembalikan uang yang digunakan.

“LHP sudah kirim ke gubernur, tinggal tunggu gubernur bilang inspektorat tindak lanjuti,” kata Erwan Malik, Kepala Inspektorat Provinsi Jambi di kantornya, kemarin.

Surat perintah balasan dari gubernur, akan dilanjutkan Erwan dengan mengirim surat kepada Kwarda Pramuka. Lebih lanjut, akan dibuat juga surat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait masalah penggunaan dana supaya segera mengembalikan. “Dari kwarda nanti baru surati siapa-siapa saja (terkait dana),” lanjutnya.

Erwan sendiri tidak mengetahui mengapa belum ada balasan surat dari gubernur. Dirinya malah bertanya surat tersebut nyangkut dimana. Laporan LHP telah dikirim inspektorat lebih dari seminggu lalu, namun belum ada tindak lanjut.
Belum diketahui oleh inspektorat apakah pihak-pihak pengguna dana tersebut telah mengembalikan. Apabila dana telah dikembalikan maka, ditegaskan Erwan harus disertakan bukti kalau yang bersangkutan telah mengganti uang.

Pihaknya belum mendapatkan bukti, seperti kuitansi penggantian dana. “Belum, bukti belum. Mungkin mereka sudah kembalikan, cuma bukti belum terima ada,” lanjutnya.

Inspektorat belum mengajukan laporan ke kejaksaan tinggi. Permasalahan ini disebutkannya merupakan masalah internal, jadi pihaknya menunggu surat yang ditandatangani Wagub Fachrori sebelum action selanjutnya. “Ini kan internal, tunggu pengembalian,” ujar mantan Kadishub Provinsi Jambi ini.

Kejaksaan tinggi, menurut Erwan sejauh ini juga belum mengirimkan surat, begitu juga minta keterangan pemeriksaan. “Kejati tidak ada minta keterangan ke sini,” jelasnya.

Namun langkah hukum akan diambil inspektorat provinsi, apabila memang para pengguna dana ini ternyata tidak mengembalikan uang. Dijelaskan Erwan, inspektorat dalam hal ini merupakan lembaga dengan fungsi pembinaan, bukan lembaga pro-justisi. “Kita ini kan aparat pengawas internal pemerintah, fungsinya pembinaan,” katanya.

Perihal jumlah dana kwarda yang bermasalah, mantan kadispenda dan kadishub ini menyebutkan besarnya hanya Rp 3 miliar lebih sedikit. Apa yang dikatakan sebuah LSM, kalau jumlahnya ratusan miliar beberapa waktu lalu, tidak benar.

Dikonfirmasi Tribun via telepon genggam, bendahara Kwarda Pramuka sewaktu penggunaan dana, Sepdinal belum memberikan jawaban. Tiga kali ditelepon, antara pukul 17.00 sampai pukul 19.00, sambungan masuk namun tidak diangkat. Pesan yang dikirim via SMS pun tidak mendapat balasan.

sumber: tribun jambi

Kasus Pramuka ke Kejati

Tinggalkan komentar

Wagub : Ditemukan Dana Fiktif di Laporan Keuangan

JAMBI – Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar memastikan akan melaporkan kasus kobocoran dana Kwarda Pramuka ke kejaksaan. “Sekarang masih kita pelajari, namun karena di dalamnya terdapat kesalahan hukum, kita akan arahkan ke Kejati Jambi,” ujar Fachrori, kemarin.

Dijelaskannya, dalam temuan Inspektorat Jambi pada hasil pemeriksaan tahun 2009 dan 2010 ditemukan kebocoran dana Pramuka senilai Rp 3 miliar. “Kalau sudah begini tentu hukum harus ditegakkan, tentunya Kejati yang akan bertindak atas persoalan ini,” tegasnya. Menurut Fachrori Umar, pihaknya menemukan dana fiktif pada laporan keuangan Kwarda Pramuka. Ia mencontohkan, misalnya adanya temuan pada keberangkatan Kwarda Pramuka. “Yang berangkat 2 orang dibuat 10 orang, yang jelas ada penyimpangan, SPPD fiktiflah,” bebernya. Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini memastikan akan melakukan audit kembali pada hasil perkebunan kelapa sawit yang dikelola pramuka sejak pertama kali panen pada tahun 1996 lalu. Namun, untuk sementara pihaknya akan menyelesaikan masalah di dua tahun pada audit inspektorat ini. “Nanti kita audit lagi sejak tahun pertama panen, sejak awal,” kata Wagub.

Seperti diketahui, Kepala Inspektorat Jambi, Erwan Malik sebelumnya sudah memastikan telah terjadi kebocoran dana Kwarda Pramuka Provinsi Jambi. Kepastian ini diperoleh setelah tim yang dibentuk menyelesaikan audit keuangan Kwarda pada pos pemasukan dari hasil pengelolaan kebun sawit seluas 400 hektare di Dusun Mudo, Tungkal Ulu, Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) yang dikelola PT Inti IndoSawit Subur. Namun hasil ini hanyalah audit penghasilan pada tahun 2009 dan 2010 saja. Sementara Pimpinan LSM Sembilan, Damhuri, mengatakan penggelapan dana tersebut mencapai angka Rp 167,2 miliar. Dana sebesar tersebut dihitungnya sejak panen perdana pada tahun 1996 lalu hingga September 2010. Ia juga menilai Kwarda Pramuka dinilainya tidak pernah melakukan kegiatan apapun selama keberadaannya. “Adapun kegiatan semuanya dibiayai APBD termasuk infrastruktur dan operasionalnya,” kata dia.

Sebelumnya, Kejati Jambi seperti diungkapkan Kepala Kejati, BD Nainggolan menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus ini. Saat ini Kejati sedang pengumpulan data (puldata). Informasinya, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan SDA yang juga sebagai bendaraha Kwarda Pramuka sudah kejati untuk dimintai keterangan. Begitu juga dengan salah satu pimpinan PT IIS yang dimintai data oleh pihak Kejati. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut. (apj)

Kakwarda Jambi: PERLUNYA MENJAGA KONSISTENSI GERAKAN PRAMUKA

Tinggalkan komentar

Pemberian Penghargaan Gerakan Pramuka kepada Anggota Dewasa

Jambi (21/09), Sampai kapan pun, negara Indonesia akan tetap membutuhkan warga negara yang cinta pada tanah air, bangsa, dan negara. Salah satu upaya untuk memupuk rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara serta menumbuhkan jiwa bela negara bagi generasi muda dilakukan melalui Gelar dan Parade Senja, penurunan bendera oleh para anggota Pramuka yang biasanya dilakukan setiap tanggal 17 sore sampai senja tiap bulannya. Namun, untuk September 2010, Gelar dan Parade Senja di Kota Jambi dilaksanakan pada Selasa (21/9), dipadukan dengan acara Halal bi Halal serta bersamaan dengan pelaksanaan Hari Pramuka ke-49 tingkat Kota Jambi.

Perpaduan tiga kegiatan yang bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi ini mengandung arti yang strategis dan dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya.

Sekda Provinsi Jambi, Drs. A.M. Firdaus, M.Si selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi dan bertindak sebagai pembina upacara dalam sambutannya menghimbau untuk tetap menjaga konsistensi Gerakan Pramuka dalam upaya yang terus-menerus memupuk silaturahmi, rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara, khususnya bagi anggota muda Gerakan Pramuka.

Usai sambutan yang disampaikan Sekda Provinsi Jambi, dilakukan pemberian penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Melati dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Kak Abdullah Sarie, S.Pd, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Jambi (Ka Pusdiklatcab), selain itu juga diberikan Lencana Darma Bhakti kepada Andalan Cabang Kota Jambi dan Andalan Daerah, Lencana Karya Bakti kepada beberapa orang Staf Kwarcab Kota Jambi dan Staf Kwarda Jambi, dan Lencana Pancawarsa dari Kwartir Daerah Jambi kepada Mabicab (a.l. Ka. Dinas Pendidikan Kota Jambi, Ka. Inspektorat Kota Jambi), Mabiran (Camat Jambi Timur, Ka. UPTD Pendidikan Jambi Timur), Andalan Daerah, Cabang, dan Ranting serta Pelatih Pembina dan Pembina Gugusdepan dalam jajaran Kwartir Cabang Kota Jambi, yaitu terdiri dari Pancawarsa I (9 orang), Pancawarsa II (11 orang), Pancawarsa III (12 orang), Pancawarsa IV (7 orang), Pancawarsa V (7 orang), yang disematkan oleh Drs. A.M. Firdaus, M.Si (Ka.Kwarda Jambi).

Pada kesempatan tersebut diberitahukan bahwa Sekda Provinsi Jambi, Drs. A.M. Firdaus, M.Si selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi dianugerahkan Lencana Melati oleh Presiden, SBY, pada 14 Agustus 2010 di Cibubur.

Sebelum penurunan bendera, ditampilkan atraksi Pramuka Peduli Lingkungan dengan slogan Satu Gerakan Selamatkan Lingkungan dari Pramuka Penggalang yang berpangkalan di SMP Negeri 18 Kota Jambi dan atraksi drum band dari MAN Model Kota Jambi dan SMP Negeri 2 Kota Jambi.(absar)

Cara Pembacaan Pancasila dengan Peniruan Pengucapan

Tinggalkan komentar

Dalam penyelenggaraan Upacara Bendera, pada acara Pembacaan Pancasila, telah diatur cara pengucapan Pancasila oleh Pembina Upacara dan Peniruan oleh peserta Upacara dilakukan sebagai berikut :

Pengucapan oleh

Pembina Upacara

Peniruan oleh

Peserta Upacara

- Pancasila

- Satu

- Ketuhanan Yang Maha Esa

- Dua

- Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Tiga

- Persatuan Indonesia

- Empat

- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

- Dalam permusyawaratan/ perwakilan

- Lima

- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Pancasila

- Satu

- Ketuhanan Yang Maha Esa

- Dua

- Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Tiga

- Persatuan Indonesia

- Empat

- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

- Dalam permusyawaratan/ perwakilan

- Lima

- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hello world!

1 Komentar

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.